7 pilar pengarusutamaan gender. 5. 7 pilar pengarusutamaan gender

1 Kerangka Pengarusutamaan Gender Moser Daly (2005), dalam penelitiannya, menemukan bahwa salah satu tren pelaksanaan strategi. b. Dalam Rapat Koordinasi Daerah percepatan Penggarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Inklusif pada awal November. Sementara itu, penelitian ini adalah untuk. June 2020; ISBN: 978-979-3764-82-5; Authors: Nina Sardjunani. Mengetahui arti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Pengarusutamaan Gender sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dengan menetakpan Tim Focal Point PUG tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 36/SKEP/I/201. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan. Abstrak. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan,. Partisipasi masyarakat. Pengarusutamaan gender ini memiliki tujuan utama yaitu agar dapat terlaksananya perencanaan, pemantauan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi atas kebijakan yang dibuat dan program pembangunan. MEMUTUSKAN: 12. Forum Gabungan PUG adalah wadah atau forum komunikasi dengan para pakar gender atau stake holder terkait dalam rangka koordinasi dan kerja sama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 3. Pengarusutamaan Gender di sektor pendidikan tinggi melalui berbagai program / kebijakan, perlu segera dilaksanakan mengingat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan. Pertama melalui mainstreaming atau pengarusutamaan. Pilar pertama yaitu pencegahan, yang. 2. Jakarta: Tim Kerja RUU PUG Sekretariat ISBN 978-979-799-854-7 1. 25 “Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Indonesia: Teori dan Aplikasi. Women and Men in Indonesia 2017. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; c. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; c. 2 Th 2014 menjelaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kerajian tenun. Naskah Akademis Perda Kabupaten. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER A. Namun, kebijakan. Anggaran untuk Kesetaraan Gender: pengarusutamaan gender. TUJUAN Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk: 1. Selain itu, di kedua provinsi terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai penerapan PPRG, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Anggaran Responsif Gender (di Provinsi DIY) dan Gender Budget. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. 1. com - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan. Gender mainstreaming secara literal dapat dipahami sebagai upaya untuk menjadikan perspektif gender sesuatu yang standar,. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah; 5. Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas. 15. Tanpa Kemiskinan 2. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan Gender dan mencapa1 kesetaraan Gender dengan mengintegrasikan. Hal ini terefleksikan pada persentase partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah dengan capaian hanya 53 persen. wiratmoko@gmail. 2. , 2014). Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan. Nantinya akan memberikan pemahaman kepada para peserta terkait pengarusutamaan gender (PUG) dan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Padahal. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, Kamis (21/2/2021), membahas persoalan gender. Undang-undang No. PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANJAR, Menimbang : a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan utama yang responsif gender. Umum 1. ” 2008. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan 8. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas. E. 2019-2023 1. II No. SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Tangerang – Forum Cinta Ilmu rutin diadakan di KPKNL Tagerang I, a cara dilaksanakan di Ruang Rapat KPKNL Tangerang I ini dihadiri oleh Kepala KPKNL Tangerang, para Pejabat Eselon IV, staf pelaksana dan pegawai On Job Training (OJT) pada KPKNL Tangerang I, sebagai persiapan KPKNL Tangerang I untuk. Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya,. Hasil analisis menemukan bahwa skor pencapaian tujuan program cukup baik (1,89 atau setara dengan 63%). kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Bupati Purwakarta secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Ada 9 target dalam Tujuan #5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini. PUG is a. PANDUAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. 2 United Nation Women, Gender Mainstreaming in Development Programming, (2014) New York, United States of America, hal. Paparan yang disampaikan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Eko Novi Ariyanti dalam Media Talk, di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi: a. 4. 4 1. 1. Focal Point Pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah individu­individu atau perora. (foto evi rahmawati) KEBUMEN – Peran aktif kaum perempuan di masyarakat merupakan perwujudan kesetaraan gender dalam proses. Keywords: gender mainstreaming, representation, women’s knowledge, strategy, policy Abstrak Kesenjangan antara situasi aktual ketidakadilan gender dan penerapan kebijakan gender menunjukkan bahwa representasi kebijakan gender masih rendah. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan APBN 2022, termasuk penggunaan uang persediaan melalui DIGIPAY. 7. pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan (2) menjelaskan efektivitas akses, peran, kontrol dan manfaat dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Kementerian Pendidikan Nasional pada 2008 juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tentang pengarusutamaan gender, workshop integrasi gender dalam kurikulum, penerbitan buku saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya dan beberapa kegiatan lain. 43 tahun 1998 tentang PNS. 84 tahun 2008: pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan, menerapkan pedoman tersebut untuk pendidikan. 1/2020. ” Makalah dalam Seminar Na- sional Re eksi Ilmu Sosial, Tantangan dan Perkembangan, PMB-LIPI, Widyagraha 12–13 November 2013. Kesetaraan Gender. Lenny mengatakan, salah satu aspek penting dalam PUG adalah pada tahap. 12. Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dapat menjadi cara responsif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masa pandemi. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya. 2. Kelembagaan. Ada 9 target dalam Tujuan #5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini. Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. 14. 7. PANDUAN PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN A. Paper ini menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender di Indonesia. Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,. Ke-empat pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Jan 7, 2021 · Penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang patut diapresiasi. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat. 7 1984 tentang CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). 17. Penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang patut diapresiasi. 3 Kontributor penulisan : Agustina Situmorang, Ade Latifa, Aulia Hadi, Sentiela Oktaviana, Jane Kartika Propiana, Jaleswary Pramodhawardhani Copy editor: Tantrina Dwi A. hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. 17. Sesuai dengan Inpres tersebut K/L berkewajiban untuk. P engarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai Kesbangpol Jabar juga terbilang serius untuk mendorong upaya pengarusutamaan gender dalam RAD PE. Pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai pada 1979 melalui konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi. 2. Kata Kunci: Disparitas gender, pembangunan pariwisata, ramah lingkungan. Menteri Pemb “Kegiatan Pengarusutamaan Gender ILO-Jakarta” endati ada sejumlah kemajuan yang dicapai di bidang kesetaraan gender selama 15 tahun terakhir ini, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan kerja dan mutu pekerjaan. 13 (1) Halaman 57 - 64. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas pengarusutamaan gender. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 32. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga Bab I Pendahuluan I - 1 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH BAB I PENDAHULUAN A. Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal. Setiap tahun terdapat kegiatan yang di dalam pelaksanannya dikembangkan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengarusutamaan gender. Di antaranya yaitu soal komitmen dan Pemkot Tangsel sudah menuangkan hal itu dalam Perda tentang Pengarusutamaan Gender, yakni Perda No. Mendorong pengarusutamaan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam PB. KESETARAAN gender menjadi salah satu isu yang masih perlu mendapat perhatian. Santoso, Widjajanti Mulyono. kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing masing. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan Gender dan mencapa1 kesetaraan Gender dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu demensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang dapat menjamin perempuan dan. “Komponen kunci keberhasilan. Memahami dimensi gender, usia dan etnis atas eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan perempuan dan anak dan hubungannya dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi lainnya adalah penting untuk memulai kegiatan yang berkelanjutan dan tepat menuju penghapusan pelanggaran-pelanggaran di atas. bahwa dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, perlu dilakukan percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Dosen Pengampu : Dr. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dicapai. 7 Pilar Pengarusutamaan Gender Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu sebagai berikut. ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan PERMENDAGRI No. Pendahuluan. Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk. Catatan Status. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender merupakan salah satu urusan bidang pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una. K. SIMANTU Kementerian PUPR Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal ISBN: 978-979-3764-82-5 ©2012 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Women-20 atau W-20 baru dimulai tahun 2015 dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi keputusan berperspektif gender, sehingga pengarusutamaan gender akan menjadi roh dalam diskusi G-20. Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : ( 17 , 123 / 2018 ) Urusan Pemerintahan - Bidang Hukum-Bahasa INDONESIA Pemrakarsa-Lokasi-Dokumen. pembinaan; dan g. Tobibatussa’adah, Kontroversi Otoritas Pembaharuan Hukum Islam: Studi tentang Respon Masyarakat Muslim Indonesia terhadap Counter Legal Draff (CLD) Kompilasi Hukum. 4. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 68 menyatakan : “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan. 1. Thohir Yuli KusmaThohir Yuli Kusmatoto SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 303 DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM Thohir Yuli Kusmanto Thohir Yuli Kusmanto Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang e-mail: thohiryuli@walisongo. Data. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran,pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh kebijakan negara. Harapannya, Deklarasi Pemimpin G-20 memiliki kebijakan serta komitmen mendorong kesetaraaan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian International Labor Organization pada Juni 2020 menunjukkan, di Indonesia terdapat 416 perusahaan nasional dan multinasional, baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Data indeks dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2019 dari target 91,07 sementara capaiannya 94,42, lalu pada tahun 2020 dari target 91,06 yang tercapai 94,43. 1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Adapun pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) merupakan strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam pembuatan segala bentuk dan level kebijakan. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. SK Inspektorat Jawa Timur 188. 16. Visi Pembangunan Kota Bau Bau. Pengintegrasian Gender pada Kebijakan, Program, dan Kegiatan di Madrasah. 1. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP-PA, yang mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 8. PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL I. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat. Masa Depan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Timur Achmad Salahuddin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan & Pengagaran Responsif Gender (PPRG) di Kantor Wali Kota Jaktim, Senin (24/7/2023). 28. Rosalin, mengatakan, studi Mckinsey Global Institute Report (2015) menyebutkan kesetaraan gender diyakini menjadi salah satu faktor meningkatnya GDP sebesar US$ 135 juta pada 2025. tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang diturunkan sebagai berikut: 1) INPRES No. ” 2008. Baca juga: Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya. Covid-19 atau POKJA-PUG Covid-19 di . “Syaratnya efektivitas perempuan bisa. Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2JAKARTA, KOMPAS. Isu gender dalam setiap tahapan siklus kehidupan dalam bidang kesehatan 2. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga. 29 September 2023 13:00. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. com, Jakarta - Ketimpangan gender dalam jumlah partisipasi angkatan kerja di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemberdayaan perempuan. Dalam sebuah kritik kaum feminist terhadap kaum modernist mereka. Kebijakan Pengarusutamaan Gender Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (P UG), terdapat beberapa isitilah yang dapat kita temukan, antara lain dalam : a. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. JAKARTA, KOMPAS. 15/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sangat relevan Agenda pengarusutamaan gender di lingkungan diplomat – dalam hal ini Kemlu – perlu lebih dari sekadar meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi Dubes dan pimpinan diplomat lainnya, tapi. berbasis gender. Dalam menerapkan kebijakan itu, Korps Bhayangkara telah. Menurutnya wujud kesetaraan dan keadilan gender meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Rasio APM menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan.